sekilas.co – Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, selaku Alternate ASEAN Co-Chair, saat memimpin forum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministers’ Meeting Ke-4 di Malaysia, menekankan pentingnya perluasan keanggotaan.
Menurutnya, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, perluasan keanggotaan RCEP menjadi sinyal positif komitmen terhadap integrasi kawasan di tengah ketidakpastian global, sekaligus memperluas peluang ekonomi dan memperkuat ketahanan rantai pasok.
“Kami mendukung percepatan proses aksesi dengan tetap menjaga kualitas RCEP,” tegas Wamendag Roro, yang memimpin pertemuan bersama Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Muto Yoji, selaku ASEAN FTA Partner Co-Chair di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (25/9).
Forum ini membahas perkembangan ekonomi regional dan global, dilaksanakan dalam rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) Ke-57 pada 22-26 September 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Hadir mendampingi Wamendag Roro antara lain Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, selaku Ketua Delegasi Indonesia, Djatmiko Bris Witjaksono; Direktur Perundingan ASEAN Kemendag, Nugraheni Prasetya Hastuti; serta Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kemendag, Dina Kurniasari.
Dalam pertemuan ini, para menteri menyambut baik adopsi dokumen Kerangka Acuan Kerja dari Ad Hoc Accession Working Group (AWG) oleh Komite Bersama RCEP (RCEP Joint Committee/RJC) sebagai langkah awal proses aksesi.
Ditegaskan kembali bahwa RCEP merupakan perjanjian yang terbuka dan inklusif.
Wamendag Roro menjelaskan, perluasan keanggotaan RCEP akan memperluas peluang ekonomi, meningkatkan ketahanan rantai pasokan, serta memperkuat peran perjanjian sebagai pendorong utama pertumbuhan dan stabilitas kawasan.
“RJC diharapkan dapat mempercepat proses aksesi, terutama dengan segera membentuk Kelompok Kerja Aksesi dan melakukan penilaian awal terhadap para pemohon. Hal ini akan memastikan bahwa pada pertemuan berikutnya, kita dapat melihat kemajuan nyata dalam negosiasi aksesi,” jelasnya.
Wamendag Roro juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan strategis dan rekomendasi konkret bagi penguatan implementasi RCEP.
Ia menambahkan, peran kerja sama ekonomi dan teknis (ECOTECH) penting untuk mendorong pemanfaatan perjanjian secara lebih inklusif, mempersempit kesenjangan implementasi RCEP, serta menghadapi tantangan bersama.
Dirjen PPI, Djatmiko, selaku Alternate ASEAN Economic Minister Indonesia, mendorong penguatan tata kelola RCEP untuk mendukung implementasi, salah satunya melalui pendirian Sekretariat RCEP permanen agar perjanjian ini tetap adaptif, kredibel, dan bermanfaat.
“Sudah saatnya RCEP memiliki sekretariat permanen untuk mendukung implementasi jangka panjang yang efektif. Sebagai wujud komitmen, Indonesia siap menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP di Jakarta,” ujar Djatmiko.
Selain membahas implementasi dan aksesi, pertemuan juga menyepakati penyelenggaraan RCEP Summit Ke-5 pada Oktober 2025, bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-47 di Malaysia.
Pertemuan tingkat tinggi ini diharapkan menjadi momentum bagi para pemimpin negara RCEP untuk memberikan arahan strategis bagi masa depan perjanjian.
Hadir dalam pertemuan antara lain: Amin Liew Abdullah, Minister at the Prime Minister’s Office dan Minister of Finance and Economy II Brunei Darussalam; Manothong Vongsay, Deputy Minister of Industry and Commerce Laos; Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Abdul Aziz, Minister of Investment, Trade and Industry Malaysia.
Juga hadir Nguyen Singh Nhat Than, Vice Minister of Industry and Trade Vietnam; Senator Don Farrell, Minister for Trade and Tourism Australia; Yan Dong, Vice Minister of Commerce China; Todd McClay, Minister for Trade and Investment New Zealand; Han-Koo Yeo, Minister for Trade, Ministry of Trade, Industry, and Energy Korea; Augustin Lee, Permanent Secretary (Energy and Trade), Ministry for Trade and Industry Singapura.
Selain itu, hadir Ceferino S. Rodolfo, Undersecretary of Industry Development and Investment Promotions Filipina; Marla Myo Nyunt, Director General Foreign Economic Relations Department, Ministry of Investment and Foreign Economic Relations Myanmar; serta Rithi Pich, Secretary of State (Deputy Minister), Ministry of Commerce Kamboja.
