sekilas.co – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 mencatat rekor baru dengan serapan lebih dari 60 persen ke sektor produksi, menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis produktivitas.
Menurut Lamhot, sinergi kuat antara pemerintah dan perbankan menjadi faktor utama keberhasilan penyaluran KUR yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap sektor riil, terutama dengan peran Bank BRI yang berhasil menyalurkan 70 persen dari Rp300 triliun dana KUR.
“Hari ini kita menyaksikan hasil sinergi nyata antara kementerian dan lembaga keuangan negara. Penyaluran KUR tahun 2025 bukan hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas karena lebih dari 60 persen dana terserap ke UMKM sektor produktif. Ini sejarah baru,” ujar Lamhot di Jakarta, Senin.
Dari total alokasi KUR yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp300 triliun, hingga triwulan III tahun ini, penyaluran yang terserap mencapai Rp203,5 triliun kepada sekitar 3,45 juta debitur atau 67,6 persen dari target tahunan.
Artinya, Rp123,1 triliun atau 60,05 persen dari jumlah tersebut telah tersalurkan ke sektor produksi, termasuk usaha pengolahan, pertanian, dan perikanan, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 54 persen.
“Ini bukan sebatas angka biasa. Ini harus kita apresiasi dan pertahankan. Karena ketika lebih dari separuh KUR mengalir ke sektor industri dan produksi, dampaknya langsung terasa pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas ekspor, dan daya saing UMKM kita,” jelas Lamhot.
Dia juga menilai keberhasilan ini mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang semakin berpihak pada penguatan struktur ekonomi nasional melalui UMKM produktif.
Data Kementerian UMKM menunjukkan bahwa KUR mikro masih mendominasi dengan Rp138,22 triliun disalurkan kepada lebih dari 3,15 juta debitur, sementara KUR kecil mencapai Rp64,9 triliun kepada sekitar 264 ribu debitur.
Menurut Lamhot, peningkatan serapan di sektor industri juga mendorong kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Saat ini, UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.
Dia menekankan bahwa integrasi antara penyaluran KUR dan digitalisasi UMKM menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Modal kerja melalui KUR memperkuat kapasitas usaha, sementara digitalisasi memperluas akses pasar dan efisiensi bisnis.
“Sinergi antara pembiayaan dan digitalisasi adalah kombinasi ideal untuk memperkuat daya saing UMKM nasional. Pemerintah harus memastikan program ini berkelanjutan dan didukung regulasi yang ramah pelaku usaha,” ujar Lamhot.
Dia berharap kebijakan tahun depan, dengan plafon KUR naik menjadi Rp320 triliun dan pagu subsidi bunga sebesar Rp36,5 triliun, tidak hanya bersifat stimulus fiskal tetapi juga mendorong transformasi ekonomi lebih mandiri.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus ditopang oleh kemandirian pelaku usaha kecil di seluruh pelosok negeri. KUR dan digitalisasi menjadi dua pilar penting menuju arah itu,” tutup Lamhot.
