Sekilas.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya keakuratan data dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah. Ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu berpegang pada sumber data resmi dan telah melakukan verifikasi berulang kali sebelum disampaikan ke publik.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi banyaknya pemerintah daerah yang memprotes data dana transfer ke daerah yang dinilai tidak akurat. “Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” ujar Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube resmi Kemenkeu, Jumat (31/10/2025).
Menurut Purbaya, kredibilitas Kemenkeu merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan, pengelolaan data dan anggaran daerah berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang dipimpin Askolani. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran di bawahnya untuk melakukan “cek dan dobel cek” agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar digunakan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Saya minta teman-teman semua ke depan melakukan hal yang sama: cek, dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan setiap rupiah yang kita alokasikan digunakan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya sinergi antara Kemenkeu dan seluruh stakeholder daerah dalam memastikan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Ia menilai, masih ada sejumlah daerah yang belum mampu mengelola anggaran secara efektif.
“Kalau kita lihat beberapa minggu terakhir, memang ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik. Karena itu ke depan, Kemenkeu harus lebih proaktif, kita akan bantu, bahkan mungkin mengajarkan mereka bagaimana mengelola dan membelanjakan anggaran dengan baik. Jadi, sepertinya Pak Askolani dan tim akan mendapat tugas tambahan,” ungkap Purbaya.
Terkait kunjungannya ke sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) belakangan ini, Purbaya menjelaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk mengintervensi, melainkan memastikan penyerapan APBN berjalan optimal. Ia ingin memastikan anggaran negara yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal.
“Ketika saya datang ke kementerian-kementerian, itu bukan untuk mengganggu kebijakan mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa uang yang sudah dialokasikan dipakai sebaik mungkin dan berdampak sebesar mungkin bagi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Diketahui, sejak dilantik sebagai Bendahara Negara pada 8 September 2025, Purbaya aktif melakukan kunjungan ke berbagai K/L seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemerintah bahkan berencana menarik sebagian anggaran dari K/L yang realisasi penyerapan belanjanya masih rendah untuk kemudian dialihkan ke program lain yang lebih produktif. Para K/L diberi waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk mempercepat realisasi anggaran mereka.
