sekilas.co – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menghasilkan solusi terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD), agar pembangunan infrastruktur daerah tetap berjalan optimal.
“Kami, masing-masing gubernur, sudah menyampaikan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan agar dipertimbangkan, karena dengan alokasi dana transfer pusat saat ini, anggaran hanya cukup untuk belanja rutin,” ujar Sherly saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Sherly, bersama beberapa gubernur lainnya, menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026.
Ia menjelaskan, total dana transfer pusat ke Provinsi Maluku Utara pada 2025 mencapai sekitar Rp10 triliun, namun pada tahun berikutnya turun menjadi Rp6,7 triliun atau berkurang sekitar Rp3,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, Sherly menyebut pemotongan terbesar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil, yang mencapai 60 persen, sehingga berdampak signifikan pada kemampuan daerah membiayai pembangunan prioritas.
Menurutnya, para gubernur dari berbagai provinsi telah menyampaikan masukan langsung kepada Menteri Keuangan agar kebijakan pemotongan tersebut dapat dipertimbangkan ulang demi kelangsungan program pembangunan daerah.
Sherly menambahkan, pemotongan dana transfer membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas, karena sebagian besar anggaran kini hanya cukup untuk menutupi belanja rutin dan operasional pemerintahan.
Dampaknya, belanja infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan ikut terpengaruh. Oleh karena itu, para kepala daerah meminta agar pemotongan dana transfer tidak dilanjutkan agar pertumbuhan ekonomi tidak melambat.
Menurut Sherly, Menteri Keuangan berkomitmen mencari solusi terbaik agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil tanpa mengorbankan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa potongan anggaran kemungkinan akan direlokasi melalui kementerian dan lembaga, kemudian disalurkan kembali ke daerah sesuai program pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa mencari solusi terbaik, sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan, gaji P3K dan belanja pegawai tetap lancar, dan pertumbuhan ekonomi sesuai harapan,” kata Sherly.
Senada dengan Sherly, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga berharap tidak ada pemotongan TKD agar pembangunan infrastruktur daerah tetap berjalan optimal.
“Ya, kami mengusulkan agar anggaran tidak dipotong, karena beban ada pada provinsi masing-masing,” ujar Mualem.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pertemuan terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, itu juga dihadiri sejumlah kepala daerah lain, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, dan beberapa gubernur lainnya.
